Kamis, 08 Desember 2011

WAJAR TAMPA PENGECUALIAN OLEH BPK ?????????


Nomor             :08/SS /Lsm p2kn/IX/2011
Prihal               : Surat Terbuka sebagai kritik terhadap BPK 


Kepada Yth     :Ketua  BPK RI
                        Di
                        Jl.Gatot Subroto No Jakarta Selatan

Dengan Hormat
Mengingat                   :

1.Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Korupsi
3.Inpres No  Tahun Tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi
2.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3.Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tentang perbendaharaan Negara
4.Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara
5.Undang Undang nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan keuangan Negara
6,Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standart Pemeriksaan Keuangan Negara
7Undang undang Nomor  Tahun     Tentang Peran serta Masyarakat
8.Undang Undang Nomor    Tahun  Tentang Ketebukaan Informasi Publik

Memperhatikan           :  FAKTA FAKTA DI BAWAH INI (www.tangkapkorupsi,blogspot.com)

1.            JAKARTA- Forumbebas.com . Kepercayaan masyarakat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa hilang setelah auditor BPK tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Apalagi suap yang diterima auditor BPK terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan.

Hal ini dikatakan Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, Rabu (23/6). Menurutnya, BPK merupakan institusi yang memiliki kewenangan menilai seluruh kinerja keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan laporan investigatif yang mengeluarkan BPK juga. 
’’Lalu bagaimana bisa jika auditor menerima suap. Jangan-jangan sudah banyak kasus korupsi yang lolos karena auditornya masuk angin,’’ tegasnya.

Karena itu, Agus meminta, BPK segera membenahi internal dengan membersihkan orang-orang yang bermasalah. Pengawasan internal BPK sendiri harus dibersihkan. ’’Jika tidak, pemberantasan korupsi akan mandul akibat penegak hukum tidak menemukan kerugian negara karena sudah direkayasa auditornya,’’ ujarnya.
Banyaknya Auditor BPK RI yang di tangkap dan dipenjarakan KPK  dan Kejaksaan agung karena terlibat suap  dan penyalah gunaan Jabatan
2. Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tangan penyelenggara yang diduga menerima suap. Kali ini, KPK menangkap Kepala Sub Auditorat Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat berinisial S.
"Penangkapan dilakukan di rumah S di daerah Bandung sekitar pukul 19.45 semalam," ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi kepada wartawan, Selasa (22/6).
Penangkapan dilakukan laporan masayarakat. Menurutnya, KPK melakukan penyelidikan terhadap informasi dan data bahwa akan ada penyerahan sejumlah uang kepada pejabat.
3.
NASIONAL - HUKUM
Kamis, 08 September 2011 , 21:01:00

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (8/9), resmi menahan dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Utara, Bahar yang adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK RI di Manado dan Muhammad Munzir anggota tim pemeriksa. 

Keduanya ditahan dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suatua atau hadih berupa uang dari Wali Kota Tomohon non aktif Jefferson Rumajar, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah diperiksa sekitar 9 jam oleh penyidik KPK, Bahar dan Munzir yang tiba di KPK pukul 09.25 WIB digelandang ke rutan untuk ditahan pada pukul 19.00 WIB. Bahar, pria setenga baya yang menggunakan baju batik coklat, menolak berkomentar.

Dia pun berusaha menutupi wajahnya dengan map yang dia bawa saat naik ke mobil tahanan KPK. Munzir yang tampak lebih muda dari Bahar pun memilih bungkam. Bahar dititipkan di Rutan Bareskrim Mabes Polri  sedangkan Munzir ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi dalam rilisnya, dari hasil penyidikan ditemukan, saat melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon tahun 2007. "Tersangka diduga menerima sesuatu atau hadiah berupa uang dari tersangka JR sekitar Rp600 juta," ujar Johan. Pemberian tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan mendapatkan opini hasil pemeriksaan laporan keuangan yang lebih baik dari Tidak Memberikan Pendapat (TPM-disclaimer), menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bukan hanya memberikan uang, menurut Johan, tersangka pula selama proses pemeriksaan saat itu mendapatkan fasilitas berupa hotel dan sewa kendaraan yang pembayarannya dibebankan pada APBD Pemkot Tomohon. "Atas perbuatannya, kami sudah menahan mereka," tandas Johan.

Seperti yang diketahui, KPK juga sudah menetapkan Rumajar  yang juga terpidana kasus korupsi APBD Tomohon ini sebagai tersangka. Oleh KPK, Rumajar  diduga memberi suap pada Bahar dan Munzir.

KPK menjerat Bahar dan Munzir dengan pasal adalah 12 huruf a dan/atau pasal 5 ayat (2) dan/atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jucnto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sedangkan Rumajar dijerat dengan tindak penyuapan, Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korups

4. Auditor Ditangkap, BPK Klaim Sistemnya Kuat
BPK sebetulnya ada standar pemeriksaan keuangan negara dan pegawai yang memeriksanya.
RABU, 23 JUNI 2010, 15:59 WIB
Dua Auditor BPK Jadi Terperiksa di KPKHL dan HS Pernah Setor Rp 200 Juta ke BPKBPK Dukung Upaya Hukum KPK atas AuditornyaUang Rp 100 Juta Dititipkan ke Pedagang IkanKPK Sudah Tahan Pejabat BPK dan Pemkot Bekasi
VIVAnews - Satu auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga tengah menerima suap. Meski demikian, BPK menolak kalau sistem pengawasannya dikatakan lemah sehingga memberi peluang pejabatnya korupsi.

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Binbangkum) Hendar Ristriawan mengatakan BPK sebetulnya sudah ada standar pemeriksaan keuangan negara dan pegawai yang memeriksanya harus menaati itu. Tak berhenti sampai disitu, hasil pemberian opini pun selalu direview oleh tim tersendiri.

"BPK banyak juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) yang harus dipedomani para auditor, jadi satu proses apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan opini petunjuk teknis sudah sangat jelas," kata Hendar di Kantor BPK, Jakarta Rabu 23 Juni 2010.

Dengan demikian, lanjut dia, setiap hasil pemeriksaan yang diperoleh itu akan bisa diketahui seandainya ada permainan di dalamnya.

"Pak Nizam (inspektorat) yang melakukan. Jadi kami juga melakukan quality assurance. Review oleh tim dari inspektur utama terhadap proses pemriksaan," kata dia.

BPK, lanjut Hendar, sudah memiliki sistem yang bagus dalam hal audit. Bahkan BPK Indonesia juga selalu direview oleh tim BPK dari negara lain untuk teknical pemeriksaan. "Jadi kita itu punya sistem yang bagus, diakui, dan sudah ada standar pemeriksaan, ada panduan, kalau salah dihukum," kata dia.

"Tapi kasus ini bukan dua kali kejadian. Ini hanya termin kedua untuk satu kejadian suap menyuap, kasusnya hanya satu," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya KPK telah menangkap S, HS, dan HL. S dan HS ditangkap pukul 19.45 WIB di rumah S di kawasan Lapangan Tembak, Cikutra, Bandung. Sedangkan HL ditangkap di Bekasi.

Ketiga tersangka kasus penyuapan itu adalah HS, pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, HL pejabat Inspektorat Wilayah Kota Bekasi, dan S, pejabat BPK Jabar III.

Saat penangkapan, penyidik menemukan uang Rp 272 juta di lokasi. Sementara itu, uang Rp 100 juta yang disita dari tukang sayur masih ditelusuri apakah terkait dengan proses suap atau tidak. Uang itu diduga terkait dengan upaya agar mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK.
• VIVAnews

5.Hasil Penelitian Hcers yang mengtakan bahwa  Indonesia  adalah peringkat pertama korupsi di asia tengggara .

6. TEMPO InteraktifJakarta - Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan bahwa pihaknya masih mencari data hasil audit BPK terhadap Pertamina terkait kasus penyuapan Innospec Ltd ke Pertamina kepada sejumlah pejabat Indonesia pada tahun 2002-2006.


"Yang saya tahu banyak BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang diperiksa oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), jadi bisa saja BPK saat itu tidak melakukan audit untuk Pertamina," kata Pelaksana tugas Kepala Biro Humas BPK Gudono kepada Tempo di Kantor BPK, Senin (29/03).

Gudono menjelaskan bahwa berdasarkan UU no 15 tahun 2004 dikatakan bahwa hasil audit KAP akan dievaluasi oleh BPK. Akan tetapi, pelaksanaan undang-undang tersebut baru efektif dalam satu tahun terakhir. "Jadi otomatis kejadian tahun 2006 itu juga tidak sempat dievaluasi kalau itu diperiksa oleh KAP," tambahnya.

Namun, menurut Gudono, siapapun yang melakukan pemeriksaan baik KAP ataupun BPK, bisa saja tidak mendeteksi adanya kasus penyuapan dari Innospec tersebut. "Metodologi yang diterapkan oleh pemeriksa bisa saja tidak mendeteksi itu (penyuapan) karena ada banyak faktor dalam pemeriksaan dan transaksi-transksi yang sifatnya dibawah meja mungkin tidak terpotret," tambah Gudono.

Gudono menambahkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan banyak hal yang harus diperhatikan dan badan pemeriksa belum tentu bisa mendeteksi semua hal tersebut. "Tapi memang sekali auditor menemukan ada indikasi, dia harus menggali lebih jelas," tambahnya.

Seperti diberitakan, dalam putusan pengadilan tata usaha Inggris disebutkan bahwa Innospec mengaku telah menyuap pejabat pemerintah Indonesia dan Pertamina untuk memuluskan penjualan produknya.

7. Jakarta, RMOL. Hadi Poernomo Belum Mampu Kalahkan Anwar Nasution

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dinilai belum menggoreskan prestasi cemerlang mengungkap kasus korupsi kakap.

Memang pengungkapan data kasus Bank Century awalnya dari BPK, tapi itu sudah digarap sejak kepemimpinan Anwar Nasution. Jadi, bisa dikatakan ini bagian pres­­tasi kepemimpinan sebe­lumnya.

Di era Anwar Nasution, BPK berhasil meng­audit laporan keuangan biaya per­kara di Mah­kamah Agung (MA), membong­kar rekening liar di Ke­menterian Keuangan, dan meng­audit pe­nyim­pangan kasus pajak.

Bahkan sejumlah kasus korup­si berujung di pengadilan.  Misal­nya saja  kasus Yayasan Pengem­bangan Perbankan Indonesia (YPPI)  merugikan negara Rp100 miliar yang menyeret sejumlah petinggi Bank Indonesia (BI).

Sedangkan Hadi Poernomo da­lam 146 hari kepemimpi­nan­nya be­lum mampu mengukir prestasi, sehingga bisa dikatakan belum mampu mengalah­kan An­war Na­sution. Padahal, se­harus­nya pres­­tasinya lebih ce­merlang lagi.

Sebab, Anwar Nasution telah meletakkan sembilan elemen da­sar BPK yaitu independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen sumber daya manusia, standar dan meto­dologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan serta kinerja pemeriksaan dan hasil capaian dan dampak.

“Sembilan elemen dasar sudah diletakkan, ini merupakan buil­ding block suatu organisasi pe­meriksa modern berstandar inter­nasional,” kata Anwar Nasution. 

Melihat hal itu, sudah seharus­nya Hadi Poernomo yang dilantik menjadi Ketua BPK,  26 Oktober 2009, untuk meningkatkan lagi kinerjanya. Kemudian disarankan melaksanakan 13 saran strategi jitu (baca tabel).  

Kalau saran itu dilaksanakan, prestasinya bisa seimbang de­ng­­an Anwar Nasution saat me­mim­pin BPK. Bahkan bisa lebih baik lagi.

Begitu disampaikan pengamat keuangan, Deni Danuri, kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, ke­marin.

“Hadi Poernomo belum mam­pu kalahkan Anwar Nasution dalam mencetak prestasi dalam pengungkapan kasus korupsi. Sebab, selama 146 hari pimpin BPK hasilnya masih secuil,’’ ujar Deni Daruri.

Menurut Direktur Centre Banking Crisis (CBC) itu, me­mang sudah ada yang dihasilkan Hadi Poernomo, yakni berani menyebutkan adanya pelang­ga­ran dalam kasus Bank Century meski masih ada kekurangannya.

“Memang audit Bank Century itu mulai digarap kepemimpinan sebelumnya dan itu atas desakan KPK dan DPR, namun kita perlu mengapresiasinya. Sebab, hasil­nya disampaikan ke publik di era Hadi Poernomo,” paparnya.

Ke depan, lanjutnya, BPK ja­ng­an hanya menunggu perintah dari lembaga lainnya dalam mela­kukan audit anggaran besar, na­mun harus atas inisiatifnya sen­diri. “Jika dicurigai ada kerugian negara maka segera melakukan audit,” ucapnya.    

Dikatakan, BPK hendaknya fokus melakukan audit terhadap Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN) tahun 2008 dan 2009 dengan total anggaran sebesar Rp 1.000 triliun.

“Itu yang menjadi pekerjaan rumah BPK. Bukalah ke publik bila ada  penyimpangan,” ujarnya.

Deni melihat yang menjadi kendala dari BPK adalah anggo­tanya banyak orang partai, se­hingga independennya diragu­kan.

“Perubahannya Belum Terlihat Deh...’’
Toriq Mahmud, Pengamat Anti-Korupsi

Kinerja BPK di bawah ko­man­do Hadi Poernomo dinilai jalan ditempat dalam melaku­kan audit terhadap laporan ke­uangan kementerian dan lem­baga.

“Perubahannya belum terlihat deh,” ujar pengamat anti-korupsi, Toriq Mah­mud, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Ketua Gerakan Pe­muda Anti Korupsi (Gepak) itu, BPK sampai sekarang masih kurang aktif, dalam melakukan pengawasan dan audit laporan keuangan BUMN, sehingga sam­pai sekarang masih ditemu­kan adanya penyelewengan.

Selain itu, lanjutnya, BPK ma­sih kurang transparan terhadap hasil audit, sehingga publik tidak mengetahui audit keuangan yang sudah dilakukan.

“Kalau setiap hasil dipubli­kasikan, tentu rakyat mengetahui kementerian dan lembaga mana saja yang laporan keuangannya bermasalah,” paparnya.

Diharapkannya, BPK jangan takut terhadap tekanan politik dalam melakukan audit keuangan negara. Selain itu, buktikan ke publik bahwa anggota BPK yang berasal dari parpol bisa bersikap independen.  

“Kami pesimis dengan kinerja BPK sekarang ini. Soalnya ang­go­tanya banyak diisi Parpol. Tapi buktikanlah bahwa orang parpol juga bisa berikap indepen­den,” paparnya.

“Sesuai Faktanya Dong...’’
Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota BPK

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bekerja sesuai dengan Undang-Undang sebagai payung  hukum.

Demikian disampaikan anggo­ta BPK Moermahadi Soerja Dja­negara, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

“Setiap persoalan yang dimun­culkan BPK, termasuk kasus Bank Century, diproses melalui peng­kajian yang mendalam dan sesuai faktanya dong,” katanya.

Menurutnya, laporan Bank Cen­tury, BPK tidak mengada-ada atau asal bunyi seperti yang di­sangsikan beberapa orang. Hasil audit sudah sesuai dengan standar yang kompeten dan bukti-bukti yang cukup. 

Dikatakan, BPK tidak mau masuk atau terjebak dalam politik praktis. BPK bekerja sesuai tu­gas­nya. “Bagi pihak-pihak yang menyangsikan laporan BPK ter­kait dengan audit Bank Century, kami diam dan tutup mulut. Hal itu, untuk menghindari politisasi praktis,” katanya.

BPK, lanjutnya, sering juga mendapat komplain-komplain. Itu tidak masalah, karena itu me­rupakan hak semua orang untuk menyampaikan penda­patnya.

“Anggota BPK itu bekerja dengan standar Undang-Undang yang ada. Kalau ada anggota yang tidak benar kerjanya maka berdasarkan Undang-undang Nomor 15/2006, anggota itu bisa ditangani Majelis Kehormatan Kode Etik,’’ paparnya.

“Bongkar Penyelewengan Uang Negara Lainnya’’
Andi Irawan, Pengamat Ekonomi

Kinerja Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK) di bawah ke­pe­mimpinan Hadi Poernomo dinilai sudah cukup baik.

Demikian disampaikan peng­a­mat ekonomi dari Universitas Beng­­kulu, Andi Irawan, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, ke­ma­rin.

Dikatakan, untuk sementara hasil kerja BPK sudah terlihat. Mi­salnya melakukan audit Bank Century. Dari hasil te­mu­an itulah terbentuk Pansus DPR terkait kasus Bank Cen­tury yang ujung­nya menyerah­kan kasus itu ke­pada aparat hu­kum untuk menin­daklanjutinya. 

“Mudah-mudahan keberha­silan BPK tidak hanya sampai di situ. Tapi mampu bongkar pe­nyele­wengan uang negara lain­nya,” katanya.  

Selain itu, lanjutnya, BPK ha­rus bisa mensinkronisasikan dengan DPR, dan penegakan hu­kum lainnya. Sebab masih ba­nyak temuan lain yang belum ditindaklanjuti secara hukum, seperti penyalahgunaan angga­ran pembangunan daerah. 

“Kita harapkan BPK lebih pro­aktif lagi dengan hasil audit ter­se­but, sehingga semuanya bisa di­pro­ses secara hukum,” ujarnya.

“Perlu Ada Pengawas Kinerja BPK’’
Harry Azhar Azis, Ketua Panitia Anggaran DPR 

Sangat sulit untuk menilai ki­nerja Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK) di bawah ko­man­do Hadi Poernomo. Sebab, masih belum lama bekerja.

“Kinerja BPK yang sudah terlihat adalah menyelesaikan laporan audit investigatif Bank Century saja. Yang lain belum kelihatan,” ujar Ketua Panitia Ang­garan DPR, Harry Azhar Azis, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Menurut anggota Komisi XI DPR itu, sampai sekarang pe­nilai­an terhadap BPK hanya ber­fokus pada audit keuangan­nya saja.  

“DPR bisa melakukan penga­wasan laporan keuangan BPK melalui akuntan publik yang di­usulkan Menteri Keuangan (Men­­keu) dan BPK,’’ ujarnya.

“Anggota akuntan publik itu terdiri dari enam orang. Tiga orang usulan dari Menkeu, dan tiga lagi usulan dari BPK. Mereka fokus pada laporan keuangan saja,” tambahnya.    

Dikatakan, pihaknya me­nung­gu hasil laporan akuntan publik mengenai laporan keuang­an BPK tahun 2009 yang seka­rang masih dalam tahap audit.    

“Saya kira perlu ada pengawas kinerja BPK. Soalnya lembaga ini mempunyai peranan penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan kementerian dan lem­baga,’’ tuturnya.

“Nggak Ada Gebrakan Tuh...’’
Roy Salam, Pengamat Keuangan

Sejak Hadi Poernomo dilantik sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan Agustus lalu belum ada gebra­kan luar biasa yang dilakukan­nya.

“Sudah hampir tujuh bulan beliau (Hadi) memimpin BPK, belum melakukan terobosan, nggak ada gebrakannya tuh,” ujar pengamat keuangan yang juga peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, ke­pada Rakyat Mer­deka, di Ja­karta, kemarin.   

“Soal temuan kasus Century bukan kinerja kepemimpinan BPK yang sekarang. Tapi ki­nerja dari kepemimpinan Pak Anwar Nasution,” ujarnya.

Menurutnya, kinerja BPK se­karang ini mengalami kemun­duran. Buktinya masyarakat tidak bisa mengakses hasil audit yang dilakukan BPK.

“Kalau sebelumnya di ba­wah kepemimpinan BPK yang ter­dahulu masyarakat bisa me­lihat hasil audit yang dipubli­kasikan BPK. Tapi sekarang hasil audit sengaja ditutupi dengan alasan servernya rusak. Padahal masa­lah tersebut su­dah terjadi bebe­rapa bulan yang lalu. Dan ang­ga­ran audit untuk periode se­karang juga luar biasa besar,” tuturnya.

Dikatakan, dengan anggaran audit yang besar, BPK harus mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan terkait dengan kinerjanya sebagai audi­tor keuangan.  Selain itu, mem­bongkar dugaan penye­lewengan di pemerintahan daerah.

“Harus Dilihat Dari Berbagai Sudut’’
Dani Setiawan, Pengamat Keuangan

Keberanian Badan Peme­rik­sa Keuangan (BPK) melaku­kan audit investigasi kasus Bank Century tidak bisa men­jadi uku­ran bahwa kinerja lem­baga audi­tor itu sudah bagus.

“Untuk menentukan keberha­silan harus dilihat dari berbagai sudut, bukan hanya satu kasus saja,’’ ujar pengamat keuangan, Dani Setiawan, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) itu, kebera­nian BPK dalam melakukan audit investigasi kasus Bank Century merupakan langkah awal yang bagus untuk ke depannya.

“Jangan sampai BPK mela­ku­kan audit karena adanya tekanan politik dari lembaga lain, seperti DPR, namun harus berdasarkan kemauan sendiri,” paparnya.

Dani mengatakan, yang harus dilakukan Ketua BPK Hadi Poer­nomo adalah meningkat­kan pe­nga­­wasan dalam penge­lo­laan ang­garan di kementerian dan lem­baga. Soalnya masih ditemu­kan penyimpangan.
[RM]
Korupsi Tahun 2010 Meningkat 50 Persen
Dalam semester pertama 2010, ditemukan 176 kasus dengan kerugian negara Rp2,1 triliun.
RABU, 4 AGUSTUS 2010, 13:37 WIB


Swiss Siap Bantu Indonesia Berantas KorupsiBPK Laporkan 26 Kasus Senilai Rp513 M ke KPKICW: Korupsi Triliunan Rupiah Mandeg di PolriMantan Pejabat Pajak Bandung Divonis 2 TahunKPK Periksa Bos PT Maspion Alim Markus
VIVAnews - Korupsi belum menjauh dari Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2010 semester I ini, korupsi justru terus mengalami peningkatan. 

Selama periode 1 Januari - 30 Juni 2010 ditemukan 176 kasus korupsi yang terjadi di level pusat maupun daerah. Tingkat kerugian negaranya pun mencapai Rp2,102 triliun.
 

Untuk perbandingan, tahun 2009 semester I sebanyak 86 kasus dengan tingkat kerugian negara mencapai Rp1,7 triliun.

"Tingkat korupsi semester I tahun ini meningkat sekitar 50 persen dibanding semester I tahun 2009," kata Koordinator Divisi Investigasi Publik ICW, Agus Sunaryanto di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu 4 Agustus 2010.
 

Jumlah pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka di semester I tahun ini sebanyak 441 orang. Sedangkan tahun lalu sebanyak 217 orang sudah menyandang status tersangka.

Pelaku korupsi yang menempati peringkat tertinggi diduduki oleh swasta dengan latar belakang komisaris maupun direktur perusahaan sebanyak 61 orang.
 

Empat pelaku tertinggi lainnya yakni, kepala bagian (56 orang), anggota DPRD (52 orang), karyawan atau staf di pemerintah kabupaten/kota (35 orang) dan kepala dinas sebanyak 33 orang.
 


ANALISA :

Semenjak Reformasi Bergulir ,Republik Indonesia ini telah sepakat mengatakan bahwa yang membuat Indonesia ini hancur adalah antara lain karena Korupsi ,dan beberapa Statmen Pemerintah maupun Aktifis Masyarakat  secara bersama sama mengatakan Bahwa Korupsi adalah Musuh Bersama Republik ini .Kebijakan Politik ini di Ikuti dengan Pembuatan Piranti lunak dan Keras antara lain Pembuatan Undang Undang ,Kepres dan Komisi Maupun Satgas ,dan Pemberian wewenang Khusus  dan Anggaran Khusus kepada BPK dan KPK untuk melakukan Pemeriksaan kepada Keuangan Negara .yang tujuannya untuk mempercepat Pembrantasan Korupsi dan Memproses Hukum dan memenjarakan  semua Pelaku tindak Pidana Korupsi .Namun apa yang terjadi ,semua hanya Eforia belaka ,karena Perangakat Perangkat Keras yang di siapkan untuk mengempur pilar Korupsi ternyata Mandul dan mudah tergoda rayuan para Koruptor ,sehingga akumulasinya Terbit Opini WAJAR TAMPA  PENGECUALIAN   di setiap pemeriksaan Keuangan di Instansi Penggunaan anggaran ,pada hal kalau semua auditor yang melakukan pemeriksaan melakukan sesuai dengan SPKN Peraturan BPK No 1 Tahun 2007 dan mengikuti gaya  yang terhormat Anwar Nasution pada saat Pembongkaran Kasus YPPI ,pasti itu Tikus Tikus penjarah dana Anggaran Negara terjaring dan terindikasi oleh BPK .
Pada pasal … mengatakan ,bahwa apabila Auditor mengetahui dan melihat adanya tindak pidana korupsi ,agar segera melaporkan ke Penyidik sesuai dengan aturan Hukum .dalam permasalahan ini kebanyakan Auditor tidak melaksanakan Perintah Hukum dan Peraturan BPK ini ,nyaitu untuk melaporkan temuan tindak pidana Korupsi ,pada umumnya mereka tutup mata dan nurani dan harga dirinya sudah tergadai dan terpenjara bujuk rayu Penanggung jawab keuangan yang diperiksa .inilah yang terjadi pada para Auditor yang di tangkap dan di penjarakan oleh KPK dan Kejaksaan Agung .para Auditor lupa dengan sumpah dank ode etik sebagai badan pemeriksa karena moralnya sudah rusak dan bejat sama seperti tikus tikus di sawah .
Lembaga BPK RI adalah lembaga Pemeriksa Keuangan yang di harapkan dapat melakukan diteksi dini semua penyimpangan dan penyelewengan keuangan Negara  yang ada pada LKPD dan LKPP  mulai dari jumlah kecil dan jumlah besar .dan melaporkan ke kepada satuan Penyidik ,kalu hal ini benar benar di lakukan ,jawabannya sudah pasti banyak Koruptor masuk penjara ,bahkan puluhan ribu .dimana pada saat ini hanya ratusan orang saja .
Sangat di sayangkan Kekuasaan dan Otoritas yang di berikan Ke BPK tidak berdampak banyak kepada pemberantasan Korupsi di Indonesia ..ini akan menjadi Hipotesa atau Pertanyaan apakah Sumber daya Manusia para Auditor BPK RI ini memang Bodoh  atau Moralnya yang rusak ,hipotesa ini akan menjadi Kritik kepada BPK RI umtuk di jawab dan untuk koreksi perbaikan kinerja BPK demi tercapainya cita cita republic ini nuaitu Korupsi Musuh bersama harus di ganyang .
Memang ada laporan temuan BPK RI tentang  Penyimpangan dantindak pidana korupsi dalam anggaran Negara ,akan tetapi  jumlah dan angka nya relative kecil dan tidak sebanding dengan Jumlah pelaku korupsi yang masih berlindung dan menyembunyikan diri,hamper sama dengan tikus got yang bersembunyi di got,
Pada tahun 1998 , Indonesia dan RRC sama sama mengumandangkan Gendrang Perang terhadap Korupsi ,Perdana Menteri RRC Zhu  Rongji mengatakan ‘ ‘Siapkan 100 peti mati ,99 peti mati akan saya kirim ke pada Koruptor .dan 1 peti Untuk saya apabila saya melakukan korupsi .dan hasilnya RRC tingkat korupsi nya turun drastis ,sementara Indonesia naik drastis, antara lain untuk saat ini 148 Kepala daerah terlibat korupsi dan sedang diproses .dan yang lebih mengerikan lagi hamper semua kepala daerah Jawa timur terlibat kasus korupsi .

Berdasarkan Fakta fakta dan analisis di atas

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Drs SINOK SIHOMBING MBA  jabatan Ketua Umum  dan PATAR SIHOTANG SH MH  jabatan Direktur Hukum  Lsm Pemantau Penguna Keuangan Negara ( P2KN) yang beralamat Jl.Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi ,dengan ini menyampaikan hal hal sebagai berikut :

1.Bahwa  BPK RI beserta Seluruh  Perwakilan BPK di Daerah ,Belum melaksanakan TUPOKSI nya secara maksimal sesuai amanah Undang undang .antara lain :

A .tidak melaksanakan perintah  Undang Undang nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan keuangan Negara   dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standart Pemeriksaan Keuangan Negara  secara murni dan Konsekwen

B .Tidak Maksimal melaporkan penyelewengan dan tindak pidana korupsi yang di temukan pada saat pemeriksaan .

C.Masih Banyak Oknum Oknum BPK yang melacurkan harga diri nya kepada pelaku korupsi .

D.Bahwa BPK telah gagal melakukan diteksi dini terhadap virus virus korupsi yang menggrogoti harta kekayaan Negara.

E.Agar Presiden RI membuat Inpres yang di tujukan kepada lembaga Kejaksaan .Kepolisian RI dan KPK  untuk memproses semua laporan Tindak Pidana Korupsi dan penyelewengan keuangan Negara yang ditemukan pada saat melaksanakan Audit APBD dan APBN .

F.Agar Seluruh Masyarakat Indonesia mendukung dan mendorong kinerja BPK  dalam rangka Menwujudkan Misi dan Visi BPK sebagai Garda yang paling depan dalam menangkal ,mencegah ,membongkar dan melaporkan  kejahatan Tindak pidana KKN .dalam rangka menuju Pemerintahan yang bersih dan masyarakat adil makmur .


                                                                                          Bekasi Tanggal 7  Desember 2011



                                 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
                         PEMANTAU PENGUNAAN KEUANGAN NEGARA


         KETUA UMUM                                                              DIREKTUR HUKUM



Drs SINOK SIHOMBING MBA                                        PATAR SIHOTANG SH MH


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar