Kamis, 25 Agustus 2011

kORUPSI KASUS IRIGASI BONDOWOWSO



DPC Bondowoso , Air merupakan salah satu faktor penentu (determinan) dalam proses produksi pertanian. Oleh karena itu Pemerintah telah membantu dana untuk pembanguna irigasi mulai dari Desa desa diseluruh NKRI dalam bentuk progam Jides/ Jitus maupun Puap dengan maksud mempengaruhi produksi pertanian , sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usaha tani .

Namun di Kabupaten Bondowoso , terkesan Dinas Pertanian Kurang memperhatikan progam tersebut serta tidak mengindahkan peraturan hukum yang telah ditetapkan Pemerintah , seperti yang terjadi Desa Nogosari , Kecamatan Sukosari , pembangunan irigasi yang telah selesai dibangun oleh kontrator hanya berumur satu bulan sudah banyak yang rusak , hingga kini belum ada pertanggung jawaban dari kontroktor dan pemberian saksi oleh dinas Pertanian , bila dilihat dari dasar hukum sudah jelas yaitu : UU No 19 tahun 1999 , Bab X tentang Sanksi : Pasal 41 , 42 dan 43 , Pencabutan Izin Usaha  dari sanksi admitratif juga dapat di kenakan denda paling banyak sebesar 10 % { sepuluh perseratus ) dari nilai kontrak kerja  atau pidana penjara paling lama 5 (lima ) tahun

Atas kejadian ini langkah Erwin Ketua DPC  P2KN melakukan investigasi kelokasi  membenarkan banguna irigasi di bangun tahun 2010 , hanya berumur satu bulan sudah rusak yang disampaikan oleh petani dan juru air sambil menunjukan tempat bangunan  serta menjelaskan mutu pekerjaan asal –asalan juga dalam pelaksanaan warga tidak dilibatkan , progam apa tidak jelas maupun berapa anggarannya erkesan warga di bodohi “ tutur warga

Maka P2KN melaporkan secara surat kepada Bupati Bondowoso dan Dinas Pertanian , ironisnya kepala Dinas Pengairan sulit untuk ditemui , maupun untuk membalas secara surat atas tanggapan surat yang telah disampaikan , menurut  Bupatinya  Amin diruang kerjanya menjelaskan semua yang telah disamapikan oleh P2KN akan ditindak lanjutinya  dan mempertanggung jawabkan atas kejadian ini sesuai produsur hokum .

Langkah kedepan tidak ada pertanggung jawaban perbaikan banguna irigasi serta atas perbuatanya  kejadian ini akan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Bondowoso oleh P2KN , karena sudah tergolong merugikan keuangan Negara serta menghambat kenyaman pengguna air untuk pertanian .( Erwin )
 









beras raskin


Bondowoso tanggal : 18 Juli  2011
Nomer             : 00018 / DPC. BDWS/P2KN/VII/LI/2011
Perihal             : informasi / melaporkan penyaluran beras raskin
                          kwalitas beras kurang baik.
Sifat                : Penting.


           KEPADA
Yth :Perum Sub Driver Bulok  Bondowoso
Di
          Bondowoso

Yang bertanda tangan di Bawah ini :
Pelapor 
DPC BONDOWOSO LSM – P2KN
Nama Organisasi
Dewan Pimpinan Cabang Bondowoso Lembaga Swadaya Masyarakat
PEMANTAU PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA
Sekretariat
Jl. Pakisan No.14 Desa Bataan Rt.22,Rw.07 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur
Indentitas Penanggung Jawab
Nama
Erwin Biharto  :  No Induk P2KN = 372.29.210312.01
Jabatan
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Bondowoso
Telpon / Hp
085 236 323 994    : Email ; dpcbondowoso_p2kn@yahoo.com

Bahwa dari informasi masyarakat yang diterima oleh P2KN menjelaskan dalam penyaluran beras Raskin terletak di Desa Besuk   , Kecamatan Klabang , Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur , dinilai tidak layak konsumsi karena mutu beras kurang baik, yaitu warna beras ke kuning – kuningan dan hancur  ,

P2KN dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab melihat serta berdasarkan kepada

Undang – Undang Nomor 8, tahun 1985 ,Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Undang – Undang Nomor 17, tahun 2003 ,Tentang Ke Uangan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 71, tahun 2003 , Tentang Peran Masyarakat dalam Menjalankan Pemerintahan yang bersih dari KKN
Undang – Undang Nomor 14, tahun 2008 ,Tentang Keterbukaan Informasi Publik
AD / ART Organisasi LSM-P2KN juga memfokuskan fungsi kepada kepengawasan serta kemitraan dalam Pengelolaan Ke Uangan Negara

Bahwa P2KN melihat dan mengacu pada Dasar Hukum sebagai berikut :
UU No 17, tahun 2003 ,Tentang Ke Uangan Negara
UU No 15 Tahun 2004  Pemeriksaan pengelolahaan dan tanggung jawab ke uangan Negara
UU No 33 Tahun 2004  Perimbangan Ke uangan Daerah
UU No 28 Tahun 1999  Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kurupsi dan Nepotisme
PP No 79 Th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .
Inpres No. 1/ 2008 ttg Kebijakan Perberasan
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan
Undang undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2004 tentang Ketahanan Pangan;
Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2007; tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
Inpres Nomor 3 tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan;
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 35 / KEP/MENKO /KESRA /X/ 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
Berdasarkan UU No.10 Tahun 2010 tentang APBN th 2 011, Ditetapkan  subsidi pangan ( Raskin2 011) dengan sasaran meliput1i  7, 48 juta RTS dan alokasi 1S kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp l.600 kg d I Titik Distribusi.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan
Dalam mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penyaluran Beras Raskin tahun 2011 tersebut  disinyalir telah menyimpang dari aturan dan Keteria kelayakan beras Raskin untuk dikonsumsi oleh masyarakat bila mana kita melihat dan meninjau dari Dasar Hukum tersebut diatas serta diduga ada suatu penyimpangan Pelaksanaan distribusi beras Raskin yang dapat merugikan Masyarakat Umum dan Ke Uangan Negara , Bahwa indikasi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung , maka yang bertanggung jawab secara hukum dalam Sub driver Bulok Kabupaten Bondowoso :
Hasil investigasi kelokasi P2KN :
  • warga menjelaskan Penyaluran beras Raskin selama 3 (tiga) kali kiriman mutu berasnya jelek yaitu : warna beras Kekuning – kuningan  , hancur , sebagian ada kapang / binatang kecil ,banyak padi yang belum tergiling , bau apek dan  banyak katulnya/ kotor .
  • Bila dimasak nasinya cepat bau ,tidak bertahan sampai 24 jam ,
  • Untuk menjaga / layak dikonsumsi maka yang dilakukan warga adalah dengan cara di selep / poles kembali agar tidak kuning dan apek /bau katul
  • Bila dipoles / selep lagi beras bertambah hancur ,warga mengeluarkan biaya lagi untuk poles beras agar lebih putih .
  • Warga merasa kecewa atas beras yang telah diterimanya 
  • Warga Mengharap ada penggantian beras raskin yang layak untuk dikumsumsi


Saran dan Pendapat serta maksud dan tujuan Lsm P2KN
I Sub  Driver Bulok Bondowoso : Seharusnya yang dilakukan dalam distribusian Beras raskin adalah :
1.                  Tepat Kualitas; Terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik, sesuai dengan standar kualitas beras Raskin Pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Inpres No. 1/ 2008 ttg Kebijakan Perberasan
2.                  ketepatan kwalitas di ukur : dengan banyak sedikitnya penolakan  / penggantian beras dari masyarakat ,yang melihat dari mutu dan kwalitas beras raskin yang telah diterima oleh masyarakat adalah beras raskin berwarna ke kuning – kuningan  dan banyak yang hancur.
3.                  Melakukan Evaluasi kelokasi / tempat warga penerima Beras Raskin
4.                  Kualitas Beras BULOG adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Gabah / Beras oleh Pemerintah dan standar beras impor Perum BULOG : yaitu mutu Medium (HPP) ,Derajat sosok 95 , kadar air 14 , butir patah 20 , butir menir 2 , harga Rp 5.060 dengan berdasarkan Hukum peraturan Mentri Pertanian Ketua Harian Dewan Ketahan Pangan No : 05 / Permentan/ PP 200 / 2 / 2011 tentang Pedoman harga pembelian beras penerintah untuk gabah dan beras di luat kwalitas . serta Lampiran : Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan NOMOR : 05/Permentan/PP.200/2/2011 TANGGAL : 11 Februari 2011
5.             Perum BULOG berkewajiban nenyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesua dengan kualitas beras B ULOG.
6.             Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat
7.             Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
8.             Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi monitoring evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN  dan atau BOP Perum B ULOG.
9.                  Penyediaan Beras : Perum BULOG b erkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan Waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG.
10.              Raskin yang tidak sesuai dengan kualltas beras BULOG , maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribushi arus menolak dan mengembalikannya  pada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai
II. Khususnya pada Pemerintah Daerah Bondowoso : melakukan memotoring kesetiap Desa menanyakan langsung dampak /manfaat dari pada penyaluran Raskin selama tahun 2011 berapa Dekade , melakukan Pendataan warga miskin serta mengecek mutu kwalitas beras yang di terima oleh warga,
·         Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi
·         Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi monitoring evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN  dan atau BOP Perum BULOG.
·        Efektifitas Program Raskin dapat ditingkatkan melalui koordinasi antar instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

III . Dewan Pimpinan Rakyat Daerah  ( DPRD ) C/q Komisi II Bondowoso , seharusnya melakukan peninjauan langsung kepada warga / mengadakan sosilisasi setiap Desa untuk memberikan penjelasan seputar penyaluran beras raskin yang di dampingi oleh petugas Bulok

IV Saran pendapat LSM P2KN : Bulok , Exsekutif dan Legeslatif  seharusnya lebih agresif /aktif melakukan pengontrolan kepada warga yang telah menerimanya , apa yang menjadi hambatan ataupun kendala yang sebenanya terjadi , untuk lebih efektip melakukan posko pengaduan warga terkait penyaluran Beras Raskin dengan menempaelkan Baleho / Planfet disetiap Desa dengan sistem SMS , Telpon karena sebagian besar masyarakat Bondowoso memiliki Hp , ini untuk mempermudah pelayanan dan penanganan yang terjadi terhadap masyarakat , setidak – tidaknya Bulok , Exsekutif dan Legeslait membuat masing – masing , dengan tujuan keterbukaan pada semuanya sesuai contoh dari pusat yaitu : Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program RASKIN dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Provinsi, Kabupaten/Kota atau melalui sarana media elektronik antara lain melalui SMS Center Perum BULOG di nomor 08121128XXXX, dengan format pengiriman yaitu : RAS [Pesan Anda].
    
V   LSM-P2KN meminta hasil tanggapan  / balasan dari hasil perkembangan surat ini yang telah di di sampaikan kepada Bapak Bupati Bondowos dan Perum Sub Driver Bulok Kabupaten Bondowoso  dengan secara tertulis

VI. Harapan  dari LSM – P2KN :  Kepada Pemerintah Daerah Bondowoso  Diantaranya  Exsekutif Khususnya  Bupati Bondowoso  dan, Legeslatif  melakukan investigasi kelokasi , bilamana nantinya disinyalir ada suatu penyimpangan baik dari Perum Sub Driver Bulok : yaitu ada suatu permainan perdagangan jual beli beras diluar ketentuan aturan hukum maka untuk diproses sesui hukum , dalam pemikiran kami Bulok dalam pengadaan / stok beras raskin , sebelumnya melihat dan meneliti kwalitas beras yang akan di beli ,bilamana beras mutunya jelek ,hancur maka tidak akan di beli / ditolaknya , namun ironisnya dalam penyaluran beras Raskin kepada warga mutunya jelek . ini yang perlu diperhatikan oleh penegah hukum “ ada apa sebenarnya “ apakah Bulok membeli stok beras hancur dan di campur dengan beras yang biasa “ ini perlu penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penelitan serta memandingkan beras yang telah diterima oleh warga “ secara logika akal bila bulok membeli beras untuk pengadaan stok dengan mutu baik dan dikemas dalam sak bulok dan disimpan dalam gudang dengan sekian lama , maka setelah di distribusikan pada warga beras tersebut tidak akan hancur .

Kami melihat dan memperhatikan berapa bulan sebelumya diberapa Kecamatan /Desa yang telah menerima Beras Raskin “ banyak mengeluhkan beras banyak yang hancur . maka hendaknya pada Divisi Driver Bulok Jawa Timur dan Kepada Kepolisian / Kapolda Jawa Timur Melakukan pengawasan dan pemantauan serta penyelidikan atas mutu beras juga sistem pengadaan beras raskin di Sub Drive  Bondowoso . mulai dari pengadaan stok beras , pengemasan dalan sak bulok , penimbunan beras dalam gudang hingga pada penyaluran pada warga .begitu juga sestem pembayaran jual beli beras raskin .

Kami secara pribadi / keluarga  juga telah terima beras raskin dari Desa bataan ,kecamatan Tenggarang, juga mendapatkan jatah beras dengan mutu jelek yaitu banyak yang hancur .dan sebelumnya telah memberikan contoh beras yang telah di sampaikan pada Perum Sub  Bulok Bondowoso , hingga kini belum ada suatu tanggapan .setiap kami menghadap untuk menjelasan secara lisan selalu tidak bisa bertemu dan dijelaskan oleh petugas pimpinan sedang rapat dan keluar ,maka kami meyampaikan ini dengan surat .

Demikian kami sampaikan untuk segera ditidak lanjuti dan mendapatkan respon oleh instansi terkait agar kepercayaan kami beserta masyarakat Bondowoso lebih percaya atas kinerja instansi terkait.
Sekian terima kasih.
                                                                                               Bondowoso, tanggal  18 Juli  2011
                  

  Tertanda
 DPC Bondowoso LSM P2KN
              
        






                                      ( ERWIN BIHARTO )
                                     Ketua DPC Bondowoso


Tembusan :
  1. Bupati  Bondowoso
  2. DPRD Bondowoso.
  3. Perum Bulok Jawa Timur
  4. Kapolda Jawa Timur .
  5. DPP LSM P2KN Jakarta
  6. Arsip


Rabu, 24 Agustus 2011

dana partai


Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah meminta laporan keuangan 9 partai politik yang ada di DPR. Namun baru PKB, PPP dan PKS yang memberikan laporan keuangan mereka. Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso menilai bahwa partai merasa tidak perlu memberikan laporan keuangan pada ICW.

"Lebih baik kita umumkan langsung ke konstituen kita daripada ke ICW," ujar Priyo kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Menurut Priyo bila diberikan kepada LSM tertentu seperti ICW, maka LSM tersebut merasa diistimewakan. "Lebih baik kita umumkan di pers sekalian," terangnya.

Menurut Priyo, permintaan laporan keuangan harusnya dilakukan dengan prosedur yang ada dan bukan dengan cara menekan partai politik. "Biasa saja, kalau kami ditekan-tekan begitu, malah tidak mau. Modelnya jangan nekan-nekan gitu dong. Jangan meminta sambil menghardik," terangnya.

Priyo sendiri mengaku tidak tahu persis berapa dana dari APBN tiap tahunnya untuk Golkar. Tapi menurutnya dana ini tidak terlalu besar.

"Saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas 'ora sumbut' (tidak sepadan) dengan hiruk pikuk yang akan dilakukan teman-teman ICW," imbuhnya.

Dari 9 parpol yang dimintai laporan keuangan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Juni lalu, hanya 3 parpol yang merespons yakni PKB, PPP, dan PKS.

"Baru 3 partai politik yaitu PKB, PKS, PPP yang merespons dengan menyerahkan Laporan Keuangan dari APBN," kata peneliti ICW Apung Widadi dalam siaran pers, Senin (22/8/2011).

PKB partai pertama yang menyerahkan pada tanggal (11/8), disusul PKS (20/8) dan PPP (22/8). Tapi, lanjut Apung, laporan yang diserahkan ketiga partai politik tersebut belum sesuai prosedur. Laporan keuangan yang diserahkan masih sangat umum.

"PKB menyerahkan satu bendel berisi 32 lembar, sedangkan laporan keuangan PKS hanya satu lembar, PPP hanya dua lembar. Padahal menurut UU Nomor 2 tahun 2011 pasal 39 bahwa laporan keuangan partai meliputi laporan realisasi anggaran Partai Politik, Laporan neraca, dan Laporan arus kas. Tapi secara umum respons ketiga partai tersebut patut diapresiasi," terang Apung.

Yang paling mengkhawatirkan, 6 partai lain belum menyerahkan laporan keuangan. Patut disayangkan komitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sebagian besar partai politik seperti Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, Gerindra, dan Hanura yang hingga kini belum menyampaikan laporan.

"Padahal semua partai politik menyatakan antikorupsi. Selain itu, sumber dana yang mereka gunakan berasal dari publik dan partai politik pun tengah meminta kenaikan subsidi dari negara," terangnya.

Sabtu, 20 Agustus 2011

mogok makan ..tolak korupsi


Anna Hazare, Gandhi Baru dari India
Sabtu, 20 Agustus 2011
India -  Ia hanya mengenakan khadi, pakaian berbahan katun yang ditenun sendiri secara sederhana. Begitulah CNN mengawali beritanya ketika menceritakan tentang Anna Hazare, seorang aktivis sepuh–usianya 73 tahun–yang beberapa hari terakhir mengguncang India.

Anna Hazare, hari Selasa lalu, ditangkap polisi dan dimasukkan ke tahanan. Polisi juga menangkap dan menahan 2.600 pendukungnya, tetapi beberapa jam kemudian mereka dibebaskan.

Mantan tentara yang kini lebih memilih hidup asketik dan sehari-hari menumpang tidur di ruangan kecil sebuah kuil di sebuah desa di India bagian barat itu kini mulai dibandingkan dengan Mahatma Gandhi. Gandhi melawan penjajah Inggris pada tahun 1947 dengan mengorbankan perlawanan tanpa kekerasan; Hazare melawan korupsi dengan mogok makan! Seperti pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras adalah kemenangan besar.

Usaha keras itu yang kini dilakukan Hazare dengan mogok makan untuk melawan korupsi: untuk mendesak agar pemerintah bertindak tegas dan lugas terhadap praktik-praktik korupsi. Mogok makan, begitu kata Zoya Hasan, seorang profesor ilmu politik di Universitas Jawaharlal Nehru, adalah senjata yang biasa digunakan rakyat saat protes. Mogok makan menjadi senjata, senjata perjuangan.

Dulu, kita mengenal ada laku pepe, berjemur diri di alun-alun untuk meminta keadilan kepada raja. Itulah kearifan lokal kita zaman dulu. Kini, orang tidak akan lagi dianggap kalau nekat laku pepe menuntut keadilan karena keadilan adalah barang dagangan yang mahal harganya.

Sebegitu parahkah korupsi di India, negeri dengan lebih dari semiliar penduduk itu? Bukan soal parah dan tidak parah, melainkan soal apakah ada yang mau secara tuntas, lugas, dan tegas memberantas korupsi. Bukankah, seperti pernah dikatakan oleh filosof dan teolog Augustinus (354-430), sebuah negara yang tidak dipimpin sesuai dengan keadilan hanya akan menjadi kumpulan para pencuri. Apabila itu yang terjadi, negara pun akan menjadi negara pencuri. Pencuri ada di mana-mana dalam segala bentuk: ada yang sendiri-sendiri ataupun ada yang berombongan dan mendapatkan restu.

Korupsi itu seperti bola salju, begitu kata Charles Caleb Colton (1780-1832), seorang penulis asal Inggris, sekali bergulir akan terus bertambah besar. Orang lain merumuskan, korupsi itu bagaikan diabetes, hanya dapat dikontrol, tetapi tidak dapat dihilangkah secara total.

Apakah itu berarti bahwa Hazare sudah putus asa melihat kondisi negerinya? Bukankah Manmohan Singh, Perdana Menteri India sekarang ini, adalah orang yang dinilai bersih, pintar, dan dipuja-puja dunia? Akan tetapi, kata Peter F Drucker, pemimpin efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai; kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya.

Hazare tidak putus asa. Mogok makan adalah pilihannya agar para pemimpin membuka hati dan pikiran mereka, serta kembali sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat.(MNA-KOMPAS)

transparenci International ( TI)


Selamat Datang di layanan gratis Transparency International berita

Transparansi Internasional (TI) "tetap terinformasi" layanan membuat Anda tetap up-to-date pada perkembangan terbaru dalam gerakan anti-korupsi dengan pemberitahuan email instan.
Saat ini, Anda dapat berlangganan bulanan TI buletin Perhatikan Transparansi , untuk press release yang dikeluarkan oleh sekretariat TI dan cabang-cabang nasional TI di seluruh dunia, dan untuk berita korupsi setiap hari - suatu pemantauan layanan pers harian email mencatat kisah-kisah korupsi pembuatan berita utama di seluruh dunia .
Jika Anda belum memiliki account berlangganan, Anda harus membuat satu.

Pendaftaran

Silahkan klik disini untuk mendaftar layanan TI "tetap terinformasi" dan berlangganan ke layanan gratis TI berita. Harap dicatat bahwa pendaftaran adalah proses dua langkah.Pengguna baru harus terlebih dahulu membuat account langganan, dan kemudian harus secara aktif memilih layanan untuk berlangganan. Setelah membuat account, silahkan pergi ke "mengelola langganan" untuk memilih dari berbagai layanan informasi.

Jumat, 19 Agustus 2011

mati terinjak saat antri zakat ,,menyedihkan

Selasa, 16 September 2008 , 11:36:00 Antri Zakat Berujung Tragedi
21 Tewas Karena Kesulitan Bernafas PASURUAN – Acara pembagian zakat oleh pengusaha Kota Pasuruan H Syaikhon Fikri, 55, Senin (15/9) berubah jadi ladang kematian. Ribuan orang mengantre, berdesakan hingga sulit bernapas, bahkan injak-injakan. Akibatnya, 21 orang tewas, seorang kritis, dan dua belas lainnya sempat pingsan hingga harus mendapat perawatan di RSUD dr Soedarsono Kota Pasuruan. Semua korban adalah perempuan. Pembagian zakat keluarga Syaikhon kemarin tak kalah dengan pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT) versi pemerintah. Ribuan orang memadati arena pembagian zakat yang dipusatkan di musala Al Raudatul Jannah di Gg Pepaya Jl Dr Wahidin Sudirohusodo (selatan). Sejak sekitar pukul 05.00, calon penerima zakat sudah berdatangan. Terutama mereka yang berasal dari luar Kota Pasuruan. Pukul 07.00 massa semakin bertumpuk. Keluarga Syaikhon sebenarnya sudah mengantisipasi membludaknya massa. Gapura depan Gang Pepaya sejak pagi itu sudah ditutupi dengan gedhek (anyaman bambu). Saat hari makin siang, lama jumlah massa yang datang semakin bertambah. Musala Al Raudatul Jannah di tengah-tengah gang menjadi pusat konsentrasi massa. Di musala itulah semua massa yang berdatangan akan menerima santunan zakat sebesar Rp 30 ribu. Sekitar pukul 08.00, Syaikhon dan putranya, Vivin, 30, dan Faruq, 28 terlihat sibuk menata pembagian zakat. Keduanya menata pagar untuk jalan akses penerima zakat di dalam musala. Beberapa saat kemudian, terlihat istri Syaikhon, Ny Hanifa, 50. Ia berjalan memakai tongkat sambil dituntun beberapa keluarganya menuju musala. Mulai sekitar pukul 09.00, pintu musala sebelah utara akhirnya dibuka panitia pemberian zakat. “Masuknya satu satu. Jangan dorong-dorongan,” ucap seorang panitia kepada massa yang berkumpul di depan musala. Walau aksi pembagian zakat berada di dalam musala, namun jumlah massa yang berada di luar musala diperkirakan ada sekitar empat ribu orang. Panitia yang bertugas membagikan zakat membuka pagar yang berukuran dua meter tersebut. Bukaan pintu pagar dibuka hanya cukup untuk satu orang yang masuk ke dalam musala. Panitia pun membatasi orang yang masuk ke dalam musala sebanyak lima orang sampai sepuluh orang. Jika yang di dalam telah menerima dan keluar lewat pintu selatan, barulah panitia membuka pintu pagar depan kembali. Begitu seterusnya. Bagi orang yang telah menerima zakat sebesar rp 30 ribu, orang tersebut harus diberi sumba yang diletakkan di pintu keluar sebelah Selatan musala. Dua orang panitia zakat bertugas mencelupkan jari tangan massa yang telah mendapatkan uang. Sembari Ny Hanifa membagikan zakat, terlihat H Syaikhon berlalu lalng mengawasi pembagian zakat. Sambil mengenakan baju hitam, lelaki tersebut memegang ponselnya. Namun ia lebih sering keluar dari dalam musala melalui pintu keluar. Memasuki pukul 09.15, hampir sekitar lima puluh orang telah menerima zakat. Usaha mereka berlomba terbilang cukup semangat untuk memasuki pintu masuk musala. Sebab, mereka harus berdesak-desakan dengan sesama penerima. Ada pula massa yang kebingungan dengan anak yang digendongnya. “Mas, tolong anakku bawa ke dalam. Aku nggak kuat,” ucap Surti sambil mendorong ke atas anaknya melalui celah pagar. Tak pelak massa lain yang membawa anaknya ikut meminta tolong para wartawan yang meliput dari dalam musala. Lama-kelamaan pun aksi dorong massa semakin brutal. Mereka ingin cepat-cepat mendapatkan santunan zakat. Hingga akhirnya barisan depan yang berada di pintu musala semakin terhimpit. Ada yang menjerit kesakitan dan banyak juga yang menangis histeris. “Mas..mas mbokku (ibuku) pingsan!” teriak salah satu dari mereka. Tak pelak para panitia turun menolong massayang pingsan tersebut. Terlihat pula putra Syaikhon, Faruq, turun langsung di tengah kerumunan massa untuk membawa beberapa orang yang mulai jatuh pingsan. Panitia yang lain sibuk menyiram air dari selang kran musala untuk membuyarkan massa yang menumpuk. Awalnya pertolongan dari pantia memang efektif. Siraman air dari panitia bisa sedikit melonggarkan udara dan hawa panas. Banyak dari mereka yang memanfaakan siraman air tersebut untuk minum. Namun, sekitar pukul 09.30 aksi dorong-dorongan massa semakin hebat. Banyak kumpulan orang yang jatuh tergeletak ke tanah hingga akhirnya terinjak massa yang lain. “Yo’opo iki (bagaimana ini). Jangan dorong-dorongan, kasian yang jatuh,” ucap seorang panitia. Sayang, penertiban panitia tidak membuahkan hasil. Justru massa semakin menjorok ke pintu masuk musala. Suasana kacau. Massa yang berada di pintu depan musala benar-benar terjebak dan terhimpit pagar. Jeritan-jeritan histeris menyeruak, bercampur aduk dengan suara orang mengaduh-aduh. Mereka yang sadar dalam kondisi bahaya, berusaha menyelamatkan diri. Tapi, itu tidak mudah bagi yang sudah berada di tengah kerumunan. Tarik menarik demi penyelamatan diri terjadi. Ada wanita yang sampai bajunya robek di tengah tarik menarik itu. Suasana semakin tak terkendali. Beberapa orang yang terjepit, terinjak, kehabisan napas, berjatuhan. Bahkan sebagian dari mereka ada yang terlihat digotong kedalam musala dalam keadaan meninggal dunia. Korban yang meninggal tersebut akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Wartawan pun jadi ikut sibuk membantu mengevakuasi korban. Jatuh satu korban jiwa tak membuat kegiatan itu bubar. Dengan adanya satu korban yang meninggal tidak menyurutkan massa menghentikan aksi dorong-mendorong. Mereka semua justru bingung tidak bisa menemukan jalan keluar karena jalan dari depan gang Pepaya ditutup. Kontan aksi dorong tersebut semakin menambah jumlah korban. Satu persatu pula korban berjatuhan. Para korban tewas di tempat kejadian lalu dikumpulkan begitu saja di jalan gang. Sampai pukul pukul 10.15, sudah ada enam orang tewas. Itu belum termasuk mereka yang kritis hingga harus dilarikan ke RSUD dr Soedarsono Kota Pasuruan (RSUD Purut). Kondisi massa baru dapat dikendalikan ketika petugas Polsek Purworejo dan Polresta Pasuruan datang ke lokasi sekitar pukul 10.55. Sejumlah anggota yang datang dengan mobil patroli langsung mengamankan kerumunan massa. Kerumunan tersebut baru dapat dibubarkan sekitar pukul 11.10. Bubaran kumpulan massa tersebut tidak serta merta mengatasi masalah. Sebab, ternyata korban meninggal dunia terus bertambah. Petugas pun langsung mengevakuasi para korban baik yang sudah meninggal maupun kritis dengan mobil patroli polisi dan kendaraan ala kadarnya macam pikap bak terbuka. Satu persatu korban mulai dievakuasi. Sebagian dari mereka terlihat ada yang sekarat karena kehabisan nafas. Ada juga yang cedera akbiat injakan massa. Sembari membawa korban, petugas lalu mencari pihak keluarga H Syaikhon untuk dilakukan pemeriksaan. Istri Syaikhon, Ny Hanafi terlihat menangis sesenggukan. “Kok jadi begini ya,” katanya. Kapolresta Pasuruan AKBP Herry Sitompul mengatakan sampai saat ini Polresta masih menyelidiki kasus ini. “Kami masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi,” katanya. Ia menyebutkan sampai saat ini belum bisa menetapkan terangka. Termasuk pemeriksaan keluarga Syaikhon dan beberapa keluarganya, Kapolres hanya menyebutkan proses penyelidikan masih dalam pemeriksaan saksi-saksi. “Kami tidak boleh gegabah dalam menetapkan tersangka. Kami harus menyelidiki dahulu apakah kejadian ini musibah atau ada unsur lain,” tutur Kapolres. (fun/via) Nama Para Korban Tewas 1. Suliatin, Kepel, Bugulkidul, Kota Pasuruan 2. Ngatemi, 50, Jl. Hang Tuah, RT 3, RW 3 Tambakan, Gadingrejo Kota Pasuruan 3. Faridah, 35, RT I, RW 4 Tambakan, Gadingrejo Kota Pasuruan 4. Yanti, 48, Kebonjaya, Purworejo, Kota Pasuruan 5. Salamah, RT I RW 3 Tambakan Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan 6. Chodijah, 45, Jl. Halmahera Gadingrejo Kota Pasuruan 7. Satuki, 67, Ngemplakrejo, Purworejo Kota Pasuruan 8. Aliyah, Jl. Hangtuah I/ RW 4 Gadingrejo Kota Pasuruan 9. Siti Khodijah, 42, Rejoso Kidul Kabupaten Pasuruan 10. Chanifah, Jl. Halmahera Gadingrejo Kota Pasuruan 11. Syafaati, Wonojati Gondangwetan Kabupaten Pasuruan 12. Sunarsih, RT 3/ RW I Krapyakrejo, Gadingrejo Kota Pasuruan 13. Saminah, 50, Kepel Bugulkidul, Kota Pasuruan 14. Nanik, 30, Jl. Jambangan Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan 15. Tumiati, Patebon Lor Saar, Pasrepan Kabupaten Pasuruan 16. Aminah, Wonojati Gondangwetan Kabupaten Pasuruan 17. Rianah, Jl. MT. Haryono Mandaran, Bugulkidul Kota Pasuruan 18. Mak Ti, 60, Sungiwetan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan 19. Raket, 53, RT II, RW IV Ngemplakrejo Purworejo Kota Pasuruan 20. Murniati, Jl. Sulawesi, Sawahan Gadingrejo Kota Pasuruan 21. Hayumi, Jl Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Korban Kritis 1. Waginah, 50, Kedung Gambir, Bugulkidul Kota Pasuruan Korban Pingsan dan Sesak Napas 1. Supriyatin, 20, Kepel, Bugulkidul Kota Pasuruan 2. Sukarni, 50, Purutrejo, Purworejo Kota Pasuruan 3. Maria Ulfah, 26, Jogorepo, Gondangwetan Kabupaten Pasuruan 4. Liana, 38, Sekargadung, Bugulkidul Kota Pasuruan 5. Lina, 20, Ngemplakrejo, Purworejo Kota Pasuruan 6. Sayuna, 40, Ngemplakrejo, Purworejo Kota Pasuruan 7. Sumirah, 52, Ngemplakrejo, Purworejo Kota Pasuruan 8. Mbok Su, 70, Pasrepan Kabupaten Pasuruan 9. Lusiana, 30, Mandaranrejo, Bugulkidul Kota Pasuruan 10. Nur Amsani, 50, Gadingrejo, Kota Pasuruan 11. Muinah, 47, Kedung Gambir, Bugulkidul Kota Pasuruan 12. Khayumi, 49, Pasaringin, Mancilan, Purworejo Kota Pasuruan Kronologi Kejadian 05.00 – 07.00 : Calon penerima zakat sudah berdatangan. Berebut mendapat tempat terdepan. 07.00 – 09.00 : Tumpukan masa diperkirakan sudah mencapai lima ribu orang. 09.00 – 10.00 : Zakat mulai dibagikan. Terjadi desakan dari belakang. Uyel-uyelan kacau, dan kepanikan massa mulai terjadi. Panitia sempat menyiramkan air untuk mendinginkan massa. 10.15 – 10.30 : Tragedi terjadi. Korban mulai berjatuhan karena banyak yang Terinjak, dan kehabisan nafas. 10.30 – 11.00 : Korban yang tewas dibiarkan tergeletak di tengah kerumunan karena proses evakuasi berjalan lambat. 11.00 – 11.30 : Korban mulai dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit dr Soedarsono Kota Pasuruan.

menyedihkan..

bocah terpaksa diangkat dari ribuan warga saat bagi-bagi zakat di Pasar Aur Malintang, Sumbar, Jumat (29/7). Saudagar Emas, Haji Sagi membagikan zakat Rp40 ribu/orang. Di Sulawesi, ibu-ibu rela berdesakan, jatuh pingsan, dan terinjak-injak hanya untuk mendapat zakat Rp 10 ribu/orang. Ya, masih banyak air mata bercucuran dan penderitaan bertaburan di berbagai daerah di Indonesia ini. (FOTO: ANTARA).

anti korupsi

Eva Kusuma Sundari Tokoh Anti Korupsi REP | 24 August 2010 | 00:38208 6 Nihil Dalam diskusi “UNDOC Talk Series 2010, Indonesia Fight Corruption” Yang dilaksanakan di Gedung PBB Menara Thamrin Jakarta, tepatnya di Papua Room (23/8), United Nation Drugs And Crimes (UNDOC) menobatkan Anggota DPR-RI Komisi XI, Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A., MDE.sebagai Tokoh Anti Korupsi bulan ini. “ Saya Senang, karena ini merupakan sebuah penghargaan namun disatu sisi merasa terbebani saya harus hati-hati “ Menurut Politisi PDIP itu , tidak gampang untuk memposisikan diri independen di DPR, ini berbeda dengan Senator di Amerika. Jadi intinya kehatia-hatian sangat diperlukan, kapan kita muncul dan kapan kita “tenggelam”. Perempuan kelahiran Nganjuk ini menambahkan bahwa inti dari pemberantasan Korupsi adalah penegakan hukum dan konsistensi pemerintah. Tidak perlu penambahan lembaga yang mengurusi pemberantasan korupsi karena sekarang ini sudah ada beberapa lembaga yang masih bias diandalkan “Intinya pemberantasan Korupsi itu adalah penegakan Hukum, tidak elok kalau misalnya KPK bersusah payah mengumpulkan data tetapi para korputor itu kemudian mendapat Grasi “ Selain membahas pemberantasan Korupsi dan akar permasalahannya, sosok yang setuju dengan demokrasi terpimpin ini juga memaparkan tentang tugas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), diantaranya : Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, menyampaikan hasil penelaahan terhadap komisi dan menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap hasil temuan BPK. Selanjutnya dalam tugas lanjutannya, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya yang mengelola keuangan Negara. Acara berlangsung dua jam dan dihadiri oleh pemerhati korupsi di Indonesia, wartawan luar dan dalam negeri, dan sejumlah mahasiswa dari universitas Al-Azhar Jakarta.

Kamis, 18 Agustus 2011

derita aktivis anti korupsi

Jang-Ko Tersandar Idealisme Pemberantasan Korupsi Published on July 31, 2011 by Lovegayo · No Comments :: 265 Views Sebuah catatan diterima redaksi Lintas Gayo dari dua orang aktivis anti korupsi di Tanoh Gayo, Idrus Saputra dan Hamdani atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Anti Korupsi di Gayo (Jang-Ko), Sabtu (30/7). Catatan ini berisi tentang secuil kisah perjalanannya sejak berdirinya pada 25 November 2008 silam dalam upaya memberantas tindak korupsi di Tanoh Gayo, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tengah sendiri selaku tempat dimana Jang-Ko berkantor resmi. Hingga menjelang Ramadhan 2011 ini, jaksa penuntut umum (JPU) belum membacakan tuntutannya terhadap terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik Bupati Aceh Tengah, Ir, Nasaruddin MM. Padahal agenda sidang telah sampai pada pembacaan tuntutan oleh JPU setelah melewati 21 kali persidangan di Pengadilan Negeri Takengon sejak Januari 2011 lalu. Sudah dua kali jadwal persidangan dalam agenda pembacaan tuntutan terpaksa ditunda oleh Majelis Hakim. Pertama, pada Selasa 19 Juli 2011. JPU beralasan tuntutannya belum rampung dan memohon kepada majelis hakim untuk menunda persidangan hingga minggu depan. Pada Selasa 26 Juli 2011 pada hari yang diagendakan, lagi-lagi JPU belum dapat menyiapkan tuntutannya. Alasan kali ini JPU yang menangani perkara ini, Sri Wahyuni SH sedang sakit. Terpaksa persidangan kembali ditunda satu minggu kedepan. Untuk minggu depan ini terdakwa dan kuasa hukumnya dari LBH Banda Aceh Pos Takengon, Ainul Yaqin, SHI hanya bisa berharap JPU segera membacakan tuntutan dan tak ada lagi penundaan sidang mengingat Agustus ini telah memasuki bulan suci Ramadhan. Idrus dan Hamdani dalam sebuah persidangan kasus pencemaran nama baik Bupati Aceh Tengah di Pengadilan Negeri Takengon. (Doc.JangKo) Memang cukup melelahkan apa yang dialami selaku aktivis anti-korupsi di Kabupaten yang terkenal dengan Danau Laut Tawarnya ini. Idrus Saputra dan Hamdani, aktivis LSM Jaringan Anti Korupsi-Gayo (Jang-Ko) harus menjalani persidangan sebagai terdakwa pencemaran nama baik Bupati Aceh Tengah dan telah melalui 21 kali persidangan. Mereka dituduh telah mencemarkan nama baik bupati dalam sebuah pernyataan di salah satu media koran Harian Aceh pada 28 Februari 2009 lalu terkait penggelembungan jumlah penduduk yang terjadi di Aceh Tengah. Kejadiannya ketika itu, keduanya mengkritisi persoalan penggelembungan jumlah penduduk Aceh Tengah 2009 dan diduga sebagai orang yang paling bertanggung jawab di daerah adalah Bupati atas pegelembungan yang terjadi. Tidak terima dengan pemberitaan itu, bupati Ir Nasarudin MM, melaporkan personil Jang-Ko ke Polres Aceh Tengah pada 3 Maret 2009 dengan tuduhan pencemaran nama baik. Selanjutnya mereka berdua di periksa dan sudah beberapa kali memenuhi panggilan penyidik. Sebagai aktivis Jang-Ko, kami menyesalkan bupati Aceh Tengah itu tidak mengunakan Hak Jawabnya di media terkait pemberitaan LSM Jang-Ko tersebut dan langsung main lapor. Hingga pada 14 Desember 2009, Polres Aceh Tengah menetapkan Idrus dan Hamdani sebagai tersangka. Saat Dipelaminan Aktivis Anti Korupsi di Pangil Polisi Idrus Saputra, koordinator II LSM Jang-Ko ini bercerita, saat dirinya menerima surat sebagai Tersangka dari Penyidik Polres Aceh Tengah ketika itu bertepatan dengan hari pernikahannya, hari yang seharusnya sebagai hari paling berbahagia dalam hidup seseorang. Saat Idrus sedang di pelaminan surat Polres itu datang dan diberikan kepada orang tuanya. Orang tua dan keluarga besarnya tentunya panik. Jangan-jangan dengan adanya surat tersangka itu pengantin baru ini kemudian di tahan polisi. Namun untungnya kedua orang yang Yatim sejak kecil ini cepat berkoordinasi dengan rekan-rekan LSM Anti Korupsi se-Aceh hingga kemudian mendapat bantuan hukum dari LBH Pos Takengon. Setelah melalui proses pemeriksaan dan melihat pasal-pasal yang sangkakan yang ketika itu didampingi Rahmad Hidayat dari LBH, akhirnya Idrus dan Hamdani tidak ditahan hingga saat ini namun tetap berlanjut hingga ke meja hijau. Dalam perjalanan memasuki tahun 2010, berkas pencemaran nama baik bupati Aceh Tengah dengan tersangka dua orang koordinator LSM Jang-Ko telah bolak-balik dari Polisi ke Jaksa. Pada akhir 2010 berkas telah dinyatakan lengkap (P-21). Idrus mengenang, bertepatan satu tahun sejak ditetapkan sebagai Tersangka, dan juga bertepatan dengan satu tahun hari pernikahannya, pada tanggal 14 Desember 2010, Kejaksaan Negeri Takengon mengirim surat kepada Idrus dan Hamdani sebagai Terdakwa. Keduanya dintruksikan untuk menghadap ke JPU guna melakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Takengon. Pada 29 Desember 2011, persidangan pertama di gelar dengan mendengarkan dakwaan. Pasal yang didakwakan adalah 311, 310 dan 316. Hingga bulan ini Juli 2011, persidangan telah berlangsung sebanyak 21 kali. Jang-Ko Ajukan Gugatan Class Action Koordinator I LSM Jang-Ko, Hamdani juga berbagi suka-dukanya dengan kasus yang menjeratnya. Ia mengenang bagaimana perjalanan panjang LSM Jang-Ko dalam mengadvokasi masalah penggelembungan jumlah penduduk di Aceh Tengah 2009. Mulai dari menyurati KPU Pusat, DPR-RI, Mabes Polri, Gubernur Aceh hingga upaya Gugatan Class Action di PN Takengon. Hal ini dilakukan tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan uang daerah. Sebab dengan terjadinya pegelembungan jumlah penduduk maka terjadi juga pegelembungan jumlah kursi DPRK sesuai dengan Undang-undan No 10 tahun 2008 dan Ketetapan KPU Pusat tetang Pemilihan Umum. Kami berupaya menyelamatkan uang daerah, karena bila penggelembungan itu tidak terjadi maka jumlah kursi DPRK menjadi 30 dari sebelumnya 25 kursi. Lima kursi DPRK yang bertambah akan sangat berpengaruh terhadap pembiyayan daerah, untuk gaji mereka apa lagi naiknya jumlah kursi tersebut juga tidak pada semestinya oleh karena adanya Mark Up yang terjadi dan semua pihak di daerah terkesan buang badan. Sebaiknya daerah lebih memikirkan nasib rakyat dari pada nasib segelintir elit politik di daerah ini yang mereka juga sudah cukup kaya rupanya. Pada Juni 2009 lalu, Jang-Ko mengajukan gugatan Calss Action ke Pengadilan Negeri Takengon dalam mengadvokasi Penggelembungan Jumlah Penduduk di Aceh Tengah. Jang-Ko menuntut harus ada pihak yang bertanggung jawab atas penggelembungan jumlah penduduk dan jumlah kursi DPRK 2009 yang telah terjadi itu. Namun sayangnya, setelah melewati lebih dar 25 kali persidangan, pada Februari 2010, Majelis Hakim, Sulaiman SH, memutuskan perkara dengan putusan “NO” menolak gugatan Jang-Ko karena tidak cukup bukti. Menuurut Jang-Ko, ini suatu putusan yang sangat konyol kiranya bagi LSM Jang-Ko, bahwa pegelembungan itu benar terjadi tetapi Hakim menolak gugatan Jang-Ko setelah bersidang hampir satu tahun. Sesuai informasi yang diperoleh Jang-Ko, diduga, putusan NO itu lahir setelah ada mafia peradilan. Ada upaya-upaya dari beberapa pihak untuk mendekati hakim dan menyuap hakim serta membujuk hakim agar perkara gugatan LSM Jang-Ko itu di tolak saja. Ini dapat kami simpulkan dari analisa bahwa KIP Aceh Tengah yang masuk daftar sebagai tergugat dalam perkara ini, ternyata Ketua KIP Aceh Tengah, Hamidah SH juga masih rangkap jabatan sebagai pengacara. Dari beberapa oknum Pemda dan DPRK yang dikonfirmasi juga membocorkan bahwa ada Hamidah SH meminta sejumlah uang ke DPRK dan Pemda untuk menyuap Hakim dalam upaya meredam LSM Jang-Ko di persidangan. Aktivis Jang-Ko Tersandera di Daerah Dalam persidangan pencemaran nama baik bupati ini yang sekarang ini, menurutnya, dengan padatnya agenda sidang satu minggu sekali sepanjang 2011 ini, jelas bahwa kami sudah tersandra di daerah belum lagi ketika Class Action kami layangkan ke PN Takengon pada 2009-2010 lalu. Tidak dapat lagi kami melakukan tugas-tugas lembaga secara maksimal dan berkonsentarsi penuh dengan pemberantasan korupsi apa lagi untuk mempersiapkan dan mencari lembaga donor di luar untuk mendanai LSM Jang-Ko di Aceh Tengah ini. Pun demikian badan pekerja LSM Jang-Ko tetap berupaya membongkar beberapa kasus di daerah Gayo khususnya. Saat ini LSM Jang-Ko memiliki List Kasus sebanyak 15 meliputi Gayo Lues, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Diantara beberapa kasus itu yang sedang di tangani aparat penegak hukum hanya ada di Aceh Tengah diantaranya, Kasus Arul Badak, Kasus Korupsi di Bawasda Aceh Tengah, Kasus. Ketiga kasus tersebut sudah ditangani aparat penegak hukum di Aceh Tengah. Tinggal lagi kasus yang di Gayo Lues dan Bener Meriah yang hingga kini belum jelas penangannya oleh aparat penegak hukum. Kasus Pencemaran nama baik yang dilaporkan bupati itu adalah bentuk upaya pembungkaman kebebasan berpendapat di Aceh Tengah. LBH dan Kontras Aceh telah mengingatkan kepada bupati atas sikapnya itu, beber Hamdani. Namun Bupatinya tetap tidak mengubris atas masukan-masukan dari beberapa pihak yang menyarankan gunakan hak jawab dulu, pahami undang-undang kebebasan berpendapat di Indonesia dan sebagainya telah di sampaikan ke sang bupati. Namun bupati yang merasa sebagai orang nomor satu didaerahnya tetap pada pendiriannya. Dia tetap melaporkan dua aktivis anti-korupsi itu ke aparat penegak hukum. Pejabat Anti-Kritik Dipaparkan Hamdani dan Idrus, sikap arogan dan anti-kritik itulah yang tertanam dalam diri pemimpin sekerang. Kalau sudah begini, jangan heran bila saat ini di daerah Aceh Tengah banyak sekali persoalan yang mencekik rakyatnya sengaja dipendam dalam-dalam. Persoalan Ekonomi Masyarakat yang masih menyedihkan, Pembangunan Infrastruktur yang asal-asalan, Menghambur-hamburkan dana Pendidikan, Pencaplokan lahan masyarakat dengan sistem propaganda pemerintah daerah, hingga Kolusi dan Nepotisme yang merajalela di negeri antara ini. Hari ini dapat saja lah para mafia berdiri angkuh di menara gading yang megah, sementara akyat terus dililit dan dihimpit penderitaan. Persoalan Pelayanan Publik Air Bersih dan Rumah Sakit Datu Beru yang aut-autan, Kasus Korupsi Arul Badak, Kasus Korupsi Ketapang, Kasus Penindasan Genting Gerbang, dan beberapa kasus lainnya yang telah mengorbankan masyarakat banyak di daerah adalah sebagian persoalan yang muncul akibat arogansi pemimpinnya. Dalam perkara pennggelembungan jumlah penduduk Aceh Tengah 2009. Jelas sekali daerah telah dirugikan dari segi biaya untuk mendanai lima kursi lagi di DPRK itu. Padahal bila kepala daerahnya punya niat baik dan membela kepentingan rakyat maka pegelembungan jumlah penduduk yang berimbas pada pegelembungan julah kursi DPRK mestinya tidak terjadi. “Namun tidak demikian kiranya, pemimpin kita masih tetap membela segelintir orang dalam kancah perpolitikan untuk merebut hak-hak rakyat Aceh Tengah,” kata Idrus. Akibat naiknya jumlah penduduk maka jumlah kursi DPRK secara otomatis juga ikut baik dari 25 menjadi 30 kursi. bagi LSM Jang-Ko, hal tersebut merupakan salah satu bentuk korupsi yang sistemik. Ini berkaitan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korupsi. Pegelembungan itu terjadi karena adanya rekayasa surat dan juga penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat. Selain itu bila berpedoman pada KUHP, pengelembungan jumlah penduduk yang terjadi di Aceh Tengah itu juga dapat menjurus pada pasal penipuan. Namun, lanjut mereka, kebenaran dan keadilan itu kiranya di daerah yang berhawa dingin ini masih sulit untuk ditegakkan. Selagi masih banyak oknum aparat penegak hukum di daerah ini yang begitu tega melakukan pengkhiatanan atas jabatannya demi menambah kekayaan serta kelompoknya, maka kebenaran dan keadilan itu hanyalah sebuah mimpi. Yang paling miris, baru-baru ini muncul tuduhan kepada LSM Jang-Ko bahwa lembaga ini telah menerima suap dari pihak-pihak yang berkepentingan di daerah. Tuduhan itu dilakukan hingga menggelar aksi demo. Namun sayangnya tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh beberapa rekan-rekan yang mungkin merasa tersaingi oleh LSM Jang-Ko itu tidak disertai bukti. Disayangkan sekali LSM Jang-Ko yang selama ini konsen dengan pemberantasan korupsi di tuduh telah menggadaikan idealismenya. Tuduhan ini jelas ibarat pepatah Gayo yang mengatakan “Tilok Wan Upuh Kerung”. Tanpa bukti yang pasti menuduh sembarangan dan LSM Jang-Ko telah mengetahui apa motivasi mereka menuduh LSM Jang-Ko menerima suap. Diakhir catatan tersebut, baik Idrus dan Hamdani menuliskan permohonan ma’af kepada seluruh elemn masyarakat dataran tinggi Gayo dalam rangkaian menghadapi ibadah puasa bula Ramadhan 1432 H. (*)

gantung koruptor

OBAT YANG PALING MUJARAB UNTUK MENGURANGI KORUPTOR DI INDONESIA ADALAH ,,,,,,,,,,,,GANTUNG KORUPTOR...REVOLUSI UNTUK PEROBAHAN TOTALLL

order baju tahana koruptor

DATA PROYEK PROYEK : DESAIN SERAGAM KORUPTOR DESAINER: AYIP KLIEN : KPK JENIS SERAGAM : 1. SERAGAM SIDANG, 2. SERAGAM CASUAL, 3. SERAGAM OLAHRAGA MANDATORY : seragam tersebut harus mengakomodasi aspek kelayakan, kesopanan, dan efek jera. BRIEF : Jakarta – Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) tidak main-main dengan usulannya soal seragam buat koruptor. Agar rencana tersebut segera terealisasi, KPK membuka peluang lebar bagi masyarakat untuk berperan serta membuat desain seragam yang diharapkan bisa menjerakan para koruptor tersebut. “Itu bisa saja (peran masyarakat), tentunya kita tampung. Kita ambil kriteria dari aspek kesopanan saat sidang, dan aspek aspek lain yang bisa menimbulkan rasa jera,” ujar Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan M Jasin di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (11/8/2008. Detik.com) KONSEP DESAIN Koruptor itu hina, tapi koruptor juga manusia Untuk mengakomodasi konsep ini dituangkan dalam gaya fashion dan grafis yang trendy berupa motif atau pattern. Disinilah konsep memanusiakan koruptor dengan sentuhan desain, grafis dan gaya fashion dipersembahkan. Sedang tikus yang menjadi simbol pencuri dan perusak (dalam hal ini penekanan bukan pada binatangnya tetapi pada kelakuan binatangnya) menjadi motif utama sebagai simbolik sifat buruk yang diharapkan akan menyebabkan efek jera bagi pemakainya. Tulisan KAPOK dengan highlight pada tulisan K-P-K berdimensi statement jera koruptor sekaligus KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas korupsi. Pakaian dibuat dalam 3 model dan tipe dimana pada setiap jenisnya terdapat nama atau inisial koruptor di dada bagian atas sebelah kiri atau kanan. Konsep desain seragam ini diupayakan menjadi collector item atau memorabilia setelah masa pakai oleh sang koruptor usai. Hal ini sangat berguna sebagai awareness, pembelajaran dan efek jera bagi koruptor dan seluruh anak bangsa. (Dicontohkan misalnya orangtua yang mengajak anaknya ke museum dimana seragam koruptor ini di display sebagai memorabilia sang Ayah dapat mengatakan “Tuh nak liat baju belang-belang yang ada gambar tikus itu, itu baju buat orang jahat namanya koruptor yang merugikan orang banyak. Kalo kita juga jahat dan korupsi, kita akan disuruh memakai baju itu, hiii Ayah sih malu dan ngeri”) Seragam Sidang Koruptor 1. SERAGAM SIDANG Satu set baju lengan panjang dengan celana panjang bahan katun. Jika ditelisik idenya mengambil gagasan baju penjara yang motifnya sudah sohor dan biasa dipakai juga oleh gerombolan si berat yaitu baju bermotif garis hitam putih. Sangat sopan ketika dipakai dalam ruang sidang dan kontras dengan warna lain yang berada di ruang sidang sehingga tetap menjadi pusat perhatian. Seragam Casual Koruptor 2. SERAGAM CASUAL Dipergunakan ketika menerima kunjungan keluarga, sahabat atau sesama koruptor yang belum tertangkap. Berupa Polo Shirt yang berisi motif tikus yang ukurannya lebih besar dan saling berhimpitan. Ada pilihan warna putih dan hitam. Jika masa penahanan selesai sang koruptor masih bisa menggunakannya untuk main golf. Seragam Olahraga Koruptor 3. SERAGAM OLAHRAGA Dipergunakan ketika melakukan aktifitas dalam LP utamanya berolahraga. Motifnya hampir sama dengan baju sidang dan tulisan KAPOK lebih besar di dada. Motif Tikus untuk seragam koruptor KETERANGAN PRODUKSI: Bahan menggunakan katun medium quality dengan print warna hitam saja dengan demikian menghemat biaya. Tulisan nama atau inisial koruptor menggunakan bordir yang kontras dengan warna dasarnya. Proses produksi diberikan kepada Pengusaha kaos yang pengusaha kecil dengan syarat kualitas harus bagus. Agar tidak melalui tender produksi dapat dipecah diberikan ke beberapa pengusaha kaos secara merata sehingga ada dimensi pemerataan ekonomi bagi UKM. DESAIN AKSESORI (ADDITIONAL) 1. BANTAL & SELIMUT 2. BUKU HARIAN

Sabtu, 13 Agustus 2011

KPK DI BUMN

KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Hari ini, 26 Mei 2011, bertempat di lantai 17 Gedung Kementerian BUMN, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian BUMN tentang Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang ditandatangani oleh Busyro Muqaddas (Ketua KPK) dan Mustafa Abubakar (Menteri Negara BUMN). Dalam acara ini hadir juga Komisaris Utama, Ketua Dewan Pengawas, dan Direktur Utama BUMN serta pejabat Kementerian BUMN. Penandatanganan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kerangka kerjasama dan koordinasi antara KPK dan Kementerian BUMN dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN. Kerjasama ini juga dilakukan dalam rangka memperluas cakupan dan mendorong peningkatan efektifitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga Nota Kesepahaman antara KPK dan Kementerian BUMN Nomor 17/KPK-MenegBUMN/IX/2006 tanggal 1 September 2006 ditinjau kembali/direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan saat ini. Dalam kesepakatan yang ditandatangani hari ini, dilakukan perluasan ruang lingkup kerjasama dengan menambah: (i) Penertiban Barang Milik Negara dan Aset Tetap, dan (ii) Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dan Studi Prakarsa Anti Korupsi. Dengan demikian, ruang lingkup kesepakatan kerjasama yang baru menjadi sebagai berikut: (a) Permintaan akses data dan/informasi; (b) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); (c) Pengendalian gratifikasi; (d) Penertiban barang milik Negara dan aset tetap; (e) Penilaian inisiatif anti korupsi dan studi prakarsa anti korupsi. Penambahan ruang lingkup Penertiban barang Milik Negara dan Aset Tetap tersebut dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pemberantasan Anti Korupsi yang diterapkan oleh instansi-instansi Pemerintah. Nota Kesepahaman tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman Ini. Dapat kami informasikan juga beberapa capaian dari kerjasama Kementerian BUMN dengan KPK selama ini, terlihat pada beberapa hal. Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN. Perposisi 20 Mei 2011, Direksi dan Dewan Komisaris yang belum menyampaikan LHKPN Model A tingkat 30 orang atau 2,52% dari 1.189 Direksi dan Dewan Komisaris, sedangkan untuk pejabat BUMN lainnya sebanyak 815 orang atau 12,76% dari 6.386 Penyelenggara Negara Wajib LHKPN di BUMN. Pejabat yang belum menyampaikan LHKPN tersebut disebabkan adanya pemutakhiran penetapan Penyelenggara Negara pada BUMN sehingga terdapat penambahan pejabat BUMN yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN. Telah berjalannya program pengendalian gratifikasi. Saat ini sistem pengendalian gratifikasi dan tingkat kepatuhan LHKPN telah dimasukkan senagai parameter penilaian good corporate governance pada BUMN. Kerjasama terkait dengan penertiban aset BUMN. Pemetaan aset BUMN bermasalah yang dilakukan oleh KPK telah mendorong perbaikan dalam penguasaan aset BUMN. Penertiban aset BUMN yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak pada beberapa BUMN telah dikuasai kembali oleh BUMN. Disamping itu, Kementerian BUMN juga telah mewajibkan BUMN membangun infrastruktur pencegahan tindak pidana korupsi dengan menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasional BUMN. Peninjauan dan perluasan lingkup nota kesepahaman kerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN ini, merupakan momentum yang tepat menyatakan semangat untuk menciptakan dan menjadikan Kementerian BUMN dan BUMN yang bersih serta upaya berkelanjutan tanpa henti untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Jakarta, 26 Mei 2011 Kepala Biro Umum dan Humas Nukman Chalid Sangadji NIP 19520214 197403 1 001 Disadur dari Press Release Kementerian BUMN Nomor: PR-11/S.MBU.3/2011 Kamis, 26 Mei 2011

Jumat, 12 Agustus 2011

nasib anak bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com — Wanita-wanita ini dilahirkan di sekitar kehijauan persawahan antara Karawang dan Cirebon, kawasan yang terkenal sebagai lumbung padi Nusantara. Masa kecil mereka diwarnai permainan di atas lumpur dan rerumputan pematang yang membentang sepanjang pesisir utara Jawa Barat. Hingga dewasa pun ruang lingkup mereka tak pernah jauh dari sawah lantaran menjadi buruh tani adalah mata pencaharian orangtua, suami, dan mereka sendiri. Siapa sangka, kini butir-butir beras ternyata begitu jauh dari gapaian mereka. Untuk mendapatkan genggam demi genggam beras, mereka harus meninggalkan keluarga, kampung halaman,kawasan persawahan, dan mengais butir-butir tumpahan beras di Ibu Kota. Setiap pukul 05.00 pagi, Darti dan teman-temannya telah berada di depan pintu-pintu kios dan los Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Mereka lantas menyapu dan mengepel lantai kios sebelum dijejali karung-karung beras. "Lalu beres-beres yang lain," kata Darti (45), salah seorang pengumpul ceceran beras di PIBC, Jakarta Timur, kepada Kompas.com, Kamis (28/7/2011). Saat pembeli berdatangan, mereka ikut membantu para penjual mengisi beras ke dalam karung-karung yang tersedia. Setelah transaksi usai, mereka mulai mengambil sapu yang dipakai untuk mengumpulkan ceceran butir-butir beras yang terbuang di lantai. "Itukah makanan kami, itulah hidup keluarga kami," tutur Darti. Dari sisa-sisa yang terbuang itulah Darti dan keluarganya mendapat energi untuk melanjutkan hidup. Dari butir demi butir itu juga kebutuhan ekonomi keluarga mereka digerakkan. "Sebagian dibawa pulang ke kampung buat makan keluarga. Sebagiannya dijual buat dapetin uang jalan (transportasi) pulang ke kampung dan balik lagi ke sini dan buat beli ini-itu," tambah Turah (63), wanita asal Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat. Sungguh ironis fakta yang dihadapi Darti, Turah, dan teman-temannya. Pasalnya, daerah asal mereka termasuk pemasok terbesar stok beras di PIBC. "Beras di sini kebanyakan datang dari daerah Karawang-Indramayu. Namun, hampir semua tukang sapu (pemungut beras buangan) juga dari sana," kata Farida, pedagang di PIBC. Ia kemudian menjelaskan, keluarga perempuan-perempuan penyapu itu adalah buruh tani. Mereka sekadar mengerjakan sawah beberapa orang yang menjadi pemilik sawah di dataran rendah tersebut. Setelah dipanen, hasilnya dijual para pemiliknya ke Jakarta. "Mereka enggak dikasih upah. Gantinya, ya, bebas mengambil sisa-sisa beras di lantai," ujar Farida. Cukup mencengangkan dan membuat miris. Butir-butir itu mungkin saja berasal dari padi yang dipanen dan diketam oleh suami atau sanak keluarga mereka. Untuk menyambung hidup, mereka harus kembali memungut bahan makanan yang dipandang orang lain sebagai kotoran atau sampah. Bagi mereka, seolah ada jarak yang begitu jauh antara kehijauan sawah dan padi yang menguning serta produknya yang bernama beras. Bahan makanan pokok penduduk Nusantara yang dihasilkan dari bumi, tangan, dan keringat mereka harus dikais kembali sekumpul demi sekumpul dari lantai pedagang. Beras begitu jauh dari genggaman perempuan-perempuan pejuang ini. Derai tawa masa kanak-kanak di pematang, menurut Darti, tinggal kenangan manis, saat mereka harus bergulat dengan pertarungan hidup yang sebenarnya, saat tuntutan ekonomi menjadi perkara hidup dan mati. "Enggak tahu sampai kapan (sebagai penyapu). Anak-anak dan suami harus tetap hidup. Selagi dikasih kekuatan sama Gusti Allah, saya tetap akan ngumpulin beras-beras di sini," tutur Darti.